Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sutarto Alimoeso mengatakan pemerintah telah memberikan ijin impor beras sebanyak 1,5 juta ton kepada Bulog.
"Sejak awal pemerintah sudah minta Bulog mengimpor 1,5 juta ton karena kami selalu menghitung lebih supaya jangan sampai tidak punya beras. Apalagi dalam empat bulan ini harus menyalurkan satu juta ton lebih untuk Raskin," katanya usai menghadiri pembukaan lokakarya peningkatan produksi beras nasional di Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa malam.
"Sejak awal pemerintah sudah minta Bulog mengimpor 1,5 juta ton karena kami selalu menghitung lebih supaya jangan sampai tidak punya beras. Apalagi dalam empat bulan ini harus menyalurkan satu juta ton lebih untuk Raskin," katanya usai menghadiri pembukaan lokakarya peningkatan produksi beras nasional di Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa malam.
Ia mengatakan realisasi izin impor beras tersebut paling lambat dilakukan bulan Maret 2011.
Sebelumnya, saat mengecek harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang pada 23 Desember 2010, Sutarto mengatakan pihaknya sudah membuat kontrak impor beras sebanyak 1,23 juta ton dengan pemasok beras di Vietnam dan Thailand.
Pemerintah menugasi Perum Bulog mengimpor beras untuk menjaga stok beras nasional karena selama tahun 2010 produksi beras nasional turun sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras nasional.
Pemerintah menargetkan tahun ini produksi beras naik antara empat persen sampai lima persen menjadi sekitar 70 juta ton.
"Jangan sampai meleset, karena kita tahu apa risikonya kalau target produksi tidak tercapai," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan kalau target produksi beras nasional tahun ini tercapai maka pemerintah tidak perlu mengimpor beras.
Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan pemerintah mendukung upaya pencapaian target produksi beras nasional dengan menerapkan kebijakan khusus.
Menurut dia, pemerintah antara lain akan menerbitkan peraturan presiden tentang antisipasi perubahan iklim ekstrim yang selanjutnya bisa menjadi dasar hukum bagi pemangku kepentingan terkait dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk merespon dampak perubahan iklim ekstrim terhadap produksi pangan.
"Supaya kalau ada kejadian bisa direspon cepat, jangan hanya seperti biasanya, karena sekarang iklim sudah berubah," demikian Hatta Rajasa.
Sumber : tvone.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar